42 Results

kredit

Search

Bank BUMN Restrukturisasi Kredit UMKM Rp189 T pada 2020

Jakarta – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank BUMN melakukan restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp189 triliun pada tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 2,9 juta debitur UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap restrukturisasi itu dapat membantu para pelaku UMKM bertahan dan tetap bertumbuh hingga pandemi berakhir. “Kami juga terus fokus melakukan restrukturisasi kredit pada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Telah ada 2,9 juta UMKM yang kami restrukturisasi dengan outstanding sebesar Rp189 triliun,” ucapnya dalam webinar Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1). Selain itu, lanjut Tiko, panggilan akrabnya, pemerintah juga telah memberi bantuan subsidi bunga kepada 6,5 juta rekening, baik nasabah kredit usaha rakyat (KUR) maupun non KUR. “Dalam masa pandemi covid-19 pun kami terus memberikan dorongan dan keringanan kepada pelaku UMKM sehingga ada kemampuan mereka melanjutkan usahanya, dan keringanan dalam membayar berbagai kewajiban keuangannya juga kami kurangi,” tuturnya. Tiko melanjutkan Himbara juga mencatat penyaluran kredit sebesar Rp188,11 triliun…

BRI Ungkap Alasan Kredit Bank Minus 2,4 Persen di 2020

Jakarta – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Sunarso menyebut permintaan menjadi kunci yang menentukan penyaluran pertumbuhan kredit perbankan. Hal itu terbukti dari angka penyaluran kredit yang tumbuh -2,4 persen sepanjang 2020, meski pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus dan likuiditas ke perbankan. “Secara nasional minus 2,4 persen, padahal segala macam stimulus sudah diberikan, likuiditas diberikan. Likuiditas ternyata tidak tersalurkan secara baik. Artinya, ternyata kuncinya di permintaan,” imbuhnya dalam webinar Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1). Penyaluran kredit melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank BUMN, jelas Sunarso, hanya mampu tumbuh 0,63 persen sepanjang tahun lalu. “Sementara,pertumbuhan kredit tertinggi berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD)5,22 persen, dan bank syariah sebesar 9,5 persen,” katanya. Sunarso melanjutkan berdasarkan kajian yang dilakukan BRI menggunakan model ekonometrika, ada dua hal yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan kredit, yakni konsumsi rumah tangga dan daya beli. Setelah itu, baru lah ada faktor lainnya seperti suku bunga…

Sri Mulyani Buka Peluang Lanjutkan Subsidi Bunga Kredit UMKM

Jakarta  – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang dilanjutkannya subsidi bunga kredit untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tahun depan. Ia mengatakan hal tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan indikator perkonomian yang terdampak covid-19. “Tahun depan kami terus melakukan evaluasi dan harus meneliti indikator-indikator ekonomi kita. Kalau tahun depan ekonominya dirasa perlu mendapatkan dukungan maka kita akan berikhtiar terus melakukan berbagai upaya menggunakan APBN 2021,” ujarnya dalam webinar yang digelar Alste Indonesia, Minggu (1/11). Sri Mulyani melanjutkan beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk menentukan kebijakan fiskal di tahun depan di antaranya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga investasi. “Maka kita nanti akan lihat angka-angka dan juga kinerja perekonomian bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi, bagaimana kondisi dari sisi demand, konsumsi, investasi sehingga pemerintah terus melakukan langkah-langkah seperti yang saya sebutkan kita akan terus melakukan langkah peduli responsif dan adaptif,” terangnya. Seperti diketahui, pemberian subsidi bunga tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri…

Tak Ada data Tunggal, Teten Kesulitan Buat Kebijakan Baru UMKM

Jakarta-Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengaku kesulitan membuat kebijakan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, data UMKM di Indonesia menyebar di banyak kementerian/lembaga (K/L). Teten menyatakan ada 18 kementerian yang menangani UMKM. Selain itu, ada puluhan lembaga yang ikut mengurus UMKM di dalam negeri. “Sulit sekali membuat kebijakan UMKM karena data tidak ada data tunggal. Sekarang semua kementerian, ada 18 kementerian tangani UMKM,” ucap Teten dalam Webinar bertajuk Inovasi UMKM Tetap Berjaya di Tengah Pandemi, dikutip Jumat (13/11). a bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengetahui hal tersebut. Untuk itu, kepala negara telah memanggil Teten, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharo Monoarfa untuk membahas UMKM. “Presiden minta untuk melakukan re-design program-program UMKM termasuk pembiayaan. Kami sedang kerja di tingkat teknis bersama Bappenas untuk re-design tadi,” imbuh Teten. Teten menyatakan Suharso mengusulkan agar seluruh program UMKM berada…

Bupati Boltim Minta Maaf Soal Soal Viral Banpres

Jakarta- Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengenai videonya yang viral mengkritisi penyaluran bantuan presiden (banpres) UMKM. “Saya tentunya minta maaf kepada pak presiden dan pak menteri karena saya tidak menyangka bahwa spontanitas reaksi saya kemudian menjadi viral dan ditanggapi macam-macam,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (28/12). Ia menyatakan mendukung program banpres produktif tersebut. Pasalnya, bantuan senilai Rp2,4 juta tersebut merupakan solusi untuk membantu pengusaha kecil bertahan di tengah pandemi. Namun, ia berharap pelaksanaannya di lapangan mendapatkan pengawasan ketat. Termasuk, pada lembaga jasa keuangan yang menyalurkan dana tersebut, sehingga tepat sasaran dan tidak membebani penerima. “Semangat saya cuma satu, jangan rakyat kami karena ketidakpahamannya, memang bagus dapat bantuan dari, jasa keuangan, tapi dia tidak sadar itu memberatkan dia,” tuturnya. Selain itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada PT Esta Dana Ventura sebagai penyalur banpres tersebut.…

Kemenkop UKM Tengah Usulkan Perpanjangan Program BLT UMKM Rp 2,4 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, hingga saat ini, jumlah pelaku UMKM yang mendaftarkan untuk mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan langsung Tunai (BLT) sudah melampaui target 12 juta pelaku UMKM. Untuk itu, ia sedang mengusulkan ke Komite PEN agar program BLT ini bisa diperpanjang hingga tahun depan. “Data di kita sudah melampaui dari 12 juta UMKM, mungkin yang tidak kebagian saat ini bisa diusulkan untuk menerima tahun depan dan sedang diusulkan ke Komite PEN biar diperpanjang,” ujar Teten saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/11/2020). Hingga hari ini, nilai bantuan yang sudah disalurkan masih sebesar Rp 23,4 triliun atau 81,19 persen dari jumlah yang ditargetkan. Sementara jumlah pelaku UMKM yang sudah mendapatkan bantuan baru 9,7 juta pelaku usaha mikro dan sisanya sedang diproses. Selain itu, Teten juga mengatakan, program ini diberikan secara gratis untuk membantu pelaku usaha mikro yang terkena pandemi agar bisa melakukan…

Pembiayaan untuk UMKM Dinilai Mencukupi, tetapi Masih Perlu Perluasan Akses

Jakarta – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan salah satu alternatif solusi untuk menggerakkan kembali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19. Pasalnya, UU Cipta Kerja memuat sejumlah pasal yang menyangkut dukungan bagi UMKM, seperti memberikan bantuan pembiayaan yang lebih murah dan mudah. Hal tersebut diungkapkan Direktur Usaha Kecil Menengah (UKM) Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) TM Zakir Syakur Machmud. Menurut Zakir, jumlah uang yang digelontorkan untuk pembiayaan UMKM saat ini sudah mencukupi. Berbagai skema pembiayaan juga cukup banyak. Ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro, Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB-K) UMKM, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara (PKBL BUMN). “Belum lagi dari industri financial technology (fintech), program corporate social responsibility (CSR) swasta, dan koperasi. Selain itu, sekarang juga ada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dana hibah berupa Bantuan…

Untuk Dapat Bertahan Di Tengah Pandemi, Pelaku UMKM Harus Inovatif

Jakarta – Pandemi Covid-19 menuntut para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih kreatif. Mereka harus cepat beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Hal tersebut dikatakan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik saat membuka bazar UMKM di Kabupaten Cirebon, sekaligus memperingati haul akbar Maulana Syarif Al Habib Thoha Bin Hasan Bin Yahya, Rabu (28/10/2020). “Artinya, walau di tengah pandemi ini banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan, masih ada peluang yang bisa dikembangkan. Syaratnya dengan berpikir kreatif dan inovatif,” kata Riza dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (30/10/2020). Riza mengambil satu contoh. Ada pelaku usaha di Kalimantan Tengah yang awalnya memproduksi sarung bantal dari kain perca kini beralih fokus produksi dengan membuat masker. Saat itu, penjualan produk kain bantal memang mengalami penurunan. Tak disangka, ia justru mendapat keuntungan besar karena masker yang dijual laris di pasaran. Sama halnya dengan yang terjadi di Pekalongan. Banyak perajin baju dan kain batik…

Pemerintah Dorong Pemulihan UMKM Lewat Banpres dan Pinjaman

Jakarta – Pemerintah memastikan terus melakukan pendampingan, pelatihan, dan pemberian bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dalam ‘Dialog Covid-19: Penerapan Protokol Kesehatan di UMKM’ di Media Center #SatgasCovid19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (26/10). Teten menyebut pelaku UMKM merupakan salah satu yang paling terdampak dari pandemi lantaran upaya pembatasan aktivitas sosial demi menekan penyebaran virus. Berbeda dengan usaha besar yang dapat menahan aktivitas usaha, ujar Teten, pelaku UMKM tidak dapat menunda bisnisnya. Sebab, para pelaku UMKM menggantungkan pemasukan dari pendapatan harian. “Mereka enggak bisa menunda kegiatan usaha karena pendapatan mereka bersifat harian dan langsung berurusan dengan perut mereka. Oleh karena itu banyak yang terpukul. Kami pemerintah melakukan pendampingan, pelatihan, juga program bantuan,” ujar Teten. Teten memaparkan, pendampingan dan pelatihan dilakukan agar UMKM dapat beradaptasi dengan pola konsumsi masyarakat…

Jangan Sampai Salah, Inilah 5 Golongan Bukan Penerima Program BLT UMKM Rp2,4 Juta Tahap 2

FIXINDONESIA.COM– Program Banpres Produktif atau BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 2 bagi pelaku usaha mikro telah dibuka. Setidaknya sebanyak 3 juta penerima kuota bantuan BLT UMKM tahap 2 kali ini disediakan oleh pemerintah. Program BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 2 dibuka pendaftarannya sejak 13 Oktober 2020 baik di kabupaten maupun kota masing-masing. Hingga akhir pendaftaran pada 25 oktober 2020. Pada sebelumnya, program BLT UMKM ini hanya dilakukan hingga September 2020. Namun pemerintah membuka kembali bantuan tersebut untuk membantu pelaku usaha UMKM. “Bantuan dana hibah dari Kemenkop UKM bagi pemilik usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan besar bantuan tersebut sebanyak Rp 2,4 juta, dan hanya diberikan sekali saja. Untuk penerima bantuan BLT UMKM tahap 2 tidak dipungut biaya apapun untuk menerima bantuan tersebut,” sebagaimana dikutip Fixindonesia dari laman resmi Kemenkop UKM. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro. Adapun beberapa golongan yang tidak diperkenankan untuk mendapatkan…

Enable Notifications    OK No thanks