14 Results

presiden jokowi

Search

Jokowi Yakin Perpanjangan Bebas Bea Masuk AS Angkat Investasi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keputusan Amerika Serikat (AS) melalui United States Trade Representative (USTR) memperpanjang fasilitas pembebasan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) terhadap produk impor asal Indonesia bisa menjadi momentum untuk memperbaiki investasi di Indonesia. “Karena GSP untuk (barang) masuk ke AS sudah diberikan perpanjangan. Ini jadi kesempatan karena Indonesia satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas ini,” kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas (ratas), Senin (2/11). Menurutnya, fasilitas GSP yang diberikan oleh AS akan menarik minat investasi di Indonesia. Investor, kata Jokowi, akan memanfaatkan momentum ini untuk mendirikan usaha di Indonesia. “Orang ingin mendirikan pabrik, perusahaan di Indonesia lebih menarik karena (kalau kirim barang) masuk ke AS diberikan fasilitas,” terang dia. Selain itu, ekspor juga diharapkan meningkat. Maklum, fasilitas GSP juga akan mempermudah pengiriman barang impor dari Indonesia ke AS. “Kami harapkan ekspor bisa naik, lompat, karena fasilitas GSP diberikan ke Indonesia,” imbuh Jokowi. Sementara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan keputusan AS…

Tanda-tanda Ekonomi RI Resesi yang Dipastikan Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memproyeksi ekonomi Indonesia minus sekitar 3 persen pada kuartal III 2020. Ini berarti Indonesia berpotensi masuk ke jurang resesi pada periode tersebut. “Kuartal III 2020 mungkin minus 3 persen lebih sedikit,” ucap Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas (ratas), Senin (2/11). Ada beberapa indikator ekonomi yang membuat ekonomi kembali diproyeksi minus pada kuartal III 2020. Pertama, konsumsi rumah tangga. Diketahui, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Indikator itu menyumbang lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Tapi, Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna awal pekan ini menyatakan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2020 masih akan minus sekitar 4 persen. Artinya, permintaan masyarakat masih rendah pada kuartal tersebut. Sementara kedua, investasi. Ia memperkirakan investasi masih tertekan hebat oleh virus corona pada periode Juli-September 2020. Tak tanggung-tanggung, investasi ia perkirakan anjlok hingga minus hampir 6 persen. “Jadi investasi kuartal III 2020 masih minus di atas 5 persen,…

Jokowi: Baru 8 Juta UMKM yang Terintegrasi Teknologi Digital

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti rendahnya penetrasi digital pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dia menyebut dari total pelaku UMKM yang sebanyak 64 juta, hanya 8 juta di antaranya atau sekitar 13 persen yang memanfaatkan pasar digital. Kepala Negara menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, Indonesia merupakan pasar yang bertumbuh pesat memiliki potensi pasar digital besar. “Di tengah potensi pasar yang besar itu, baru 8 juta atau 13 persen dari 64 juta pelaku UMKM yang telah melakukan integrasi dengan teknologi digital,” katanya pada pembukaan Kumparan Festival UMKM secara daring, Senin (26/10). Presiden Jokowi menyebut bahwa pandemi covid-19 memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan teknologi digital lebih cepat. Dia optimis pelaku UMKM akan cepat naik kelas jika diikuti dengan adopsi teknologi sebagai motor penggerak. Oleh karena itu, ia berharap para pengusaha muda yang sudah melek teknologi agar dapat menjadi agen perubahan. “Pandemi memaksa kita mengubah cara bekerja, cara belajar, cara berkonsumsi, cara bertransaksi…

Jokowi Anugerahi Tanda Kehormatan ke Fahri, Fadli hingga OSO

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 55 tokoh yang dianggap layak. 2 di antaranya adalah Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Acara penganugerahan itu dilakukan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta Fahri dan Fadli juga hadir dalam prosesi ini. Acara digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Jokowi dan yang lainnya tampak mengenakan masker dan menjaga jarak. Kriteria pemilihan tokoh-tokoh ini sesuai dengan UU No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Bintang tanda jasa ini diberikan dalam rangka HUT ke-75 RI. Tanda Kehormatan RI itu terdiri dari Bintang Mahaputera, Bintang Jasa dan Bintang Penegak Demokrasi. Pemberian ini berdasarkan Keputusan Presiden RI No 51, 52, 53/TK Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan No 79, 80, 81 TK Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020. Selain Fahri dan Fadli, Mantan Wakil Ketua MPR Agus Hermanto dan Mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) serta 22 tenaga medis yang gugur saat…

Indonesia Sepakati Penyelesaian Perjanjian Perdagangan di Perbatasan

Indonetwork.co.id (Yogyakarta) – Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan Perundingan Perjanjian Perdagangan Perbatasan (Review Border Trade Agreement atau BTA) pada tahun 2018. Kesepakatan ini dicapai pada Perundingan ke-5 Review BTA 1970 yang berlangsung 2-3 November 2017 di Yogyakarta. “Untuk mencapat target ini, kedua delegasi sepakat mengintensifkan pertemuan. Namun secara intersesi akan terus dilakukan proses konsultasi guna memfasilitasi penyelesaian perundingan ini,” ujar Direktur Perundingan Bilateral, Made Marthini sekaligus Ketua Perunding BTA RI-Malaysia. Baca juga: Semester I Tahun Ini, Ekspor Makanan Olahan Ke Korea Meningkat Salah satu bahasan penting dalam perundingan ini, lanjut Made, adalah daftar pertukaran barang yang diperbolehkan dalam perjanjian lintas batas. “Daftar tersebut disusun atas masukan dari daerah dan Kementerian atau Lembaga terkait terkait berdasarkan parameter daya beli, tingkat inflasi, kebutuhan dasar, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” ujar Made. Untuk mempercepat penyelesaian BTA, kedua negara telah melakukan pertukaran dokumen lampiran BTA sebelum perundingan ini dimulai. “Hal lain yang juga dibahas…

Peringkat Kemudahan Berbisnis Di Indonesia Naik, Singapura Menurun

Tahun lalu, Bank Dunia mencatat Singapura sebagai negara yang berada di peringkat terbaik dari setiap indeks bisnis, mulai dari tingkat kebahagiaan hidup hingga kemudahan berbisnis. Peringkat ini tidak pernah terlepas dari tangan Singapura selama 10 tahun belakangan.

Namun di tahun ini, negara kecil tersebut mengalami penurunan. Berdasarkan struktur peringkat Ease of Doing Business yang baru di terbitkan Bank Dunia, Selandia Baru berhasil mengambil alih posisi Singapura dan di daulat sebagai negara yang paling mengakomodir kebutuhan bisnis, baik bagi warga lokal maupun ekspatriat.

Vaksinasi Covid-19 Digelar Serentak Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah daerah di Indonesia pada hari ini menggelar secara serentak program vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi di daerah akan diutamakan kepada sejumlah warga prioritas terutama tenaga kesehatan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin meminta agar pemda menyiapkan orang-orang prioritas mereka yang akan divaksin. Program prioritas vaksinasi rencananya akan digelar selama dua hari hingga 15 Januari. “Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14-15 (red: Januari) kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi,” kata Budi Gunadi di kantor Kemendagri, Selasa (5/01) lalu. Pelaksanaan vaksinasi secara serempak kepada warga atau kelompok prioritas di sejumlah daerah, katanya, dibagi dalam dua tahap guna mengantisipasi potensi efek samping usai divaksin. Ia juga meminta agar para kepala daerah memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS sehingga dapat mengikuti program vaksinasi serentak hari ini. Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam…

Tak Ada data Tunggal, Teten Kesulitan Buat Kebijakan Baru UMKM

Jakarta-Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengaku kesulitan membuat kebijakan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, data UMKM di Indonesia menyebar di banyak kementerian/lembaga (K/L). Teten menyatakan ada 18 kementerian yang menangani UMKM. Selain itu, ada puluhan lembaga yang ikut mengurus UMKM di dalam negeri. “Sulit sekali membuat kebijakan UMKM karena data tidak ada data tunggal. Sekarang semua kementerian, ada 18 kementerian tangani UMKM,” ucap Teten dalam Webinar bertajuk Inovasi UMKM Tetap Berjaya di Tengah Pandemi, dikutip Jumat (13/11). a bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengetahui hal tersebut. Untuk itu, kepala negara telah memanggil Teten, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharo Monoarfa untuk membahas UMKM. “Presiden minta untuk melakukan re-design program-program UMKM termasuk pembiayaan. Kami sedang kerja di tingkat teknis bersama Bappenas untuk re-design tadi,” imbuh Teten. Teten menyatakan Suharso mengusulkan agar seluruh program UMKM berada…

Bupati Boltim Minta Maaf Soal Soal Viral Banpres

Jakarta- Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengenai videonya yang viral mengkritisi penyaluran bantuan presiden (banpres) UMKM. “Saya tentunya minta maaf kepada pak presiden dan pak menteri karena saya tidak menyangka bahwa spontanitas reaksi saya kemudian menjadi viral dan ditanggapi macam-macam,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (28/12). Ia menyatakan mendukung program banpres produktif tersebut. Pasalnya, bantuan senilai Rp2,4 juta tersebut merupakan solusi untuk membantu pengusaha kecil bertahan di tengah pandemi. Namun, ia berharap pelaksanaannya di lapangan mendapatkan pengawasan ketat. Termasuk, pada lembaga jasa keuangan yang menyalurkan dana tersebut, sehingga tepat sasaran dan tidak membebani penerima. “Semangat saya cuma satu, jangan rakyat kami karena ketidakpahamannya, memang bagus dapat bantuan dari, jasa keuangan, tapi dia tidak sadar itu memberatkan dia,” tuturnya. Selain itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada PT Esta Dana Ventura sebagai penyalur banpres tersebut.…

Bentuk Holding BUMN UMKM, Pemerintah Pastikan Tetap Pegang Kendali

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian BUMN akan membentuk induk usaha (holding) untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan UMKM, guna mengoptimalkan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil. Meski begitu, pemerintah memastikan akan tetap mempertahankan kendali tertentu pada BUMN yang menjadi anak perusahaan holding, melalui kepemilihan saham dwiwarna. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah akan tetap memiliki kendali terhadap BUMN anggota holding pembiayaan ultra mikro (UMi) dan UMKM, terutama bagi perusahaan milik negara yang nantinya berubah status menjadi anak usaha. Penegasan ini disampaikan karena dua dari tiga BUMN yang direncanakan terlibat holding UMi dan UMKM saat ini masih berstatus BUMN non-perusahaan terbuka. Sementara, satu calon anggota holding yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan BUMN dengan status perusahaan terbuka. “Sebagaimana holding BUMN yang telah berjalan, Pemerintah akan mempertahankan kendali tertentu pada BUMN yang menjadi anak perusahaan holding melalui kepemilikan saham Dwiwarna. Hal ini antara lain agar anak…