Indonetwork.co.id (Jakarta) – Indonesia dan Tunisia memulai perundingan Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA). Perundingan PTA itu resmi diluncurkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan Tunisia Omar Behi di sela-sela perundingan bilateral Indonesia-Tunisia dan rangkaian misi dagang di Tunis, Tunisia, Senin (25/6).

“Indonesia dan Tunisia sepakat memulai perundingan PTA untuk meningkatkan perdagangan kedua negara. Kerja sama PTA diyakini akan mengurangi hambatan tarif sehingga dapat mendorong peningkatan hubungan perdagangan,” jelas Mendag saat berada di Tunis, Selasa (26/6).

Menurut Mendag, PTA dianggap paling cocok untuk meningkatkan perdagangan kedua negara yang masih belum optimal. Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus kepada benua Afrika, termasuk wilayah Maghribi yang selama ini belum digarap secara maksimal. Salah satunya adalah dengan menurunkan bea masuk agar perdagangan dan investasi semakin menggeliat.

Dengan Uni Eropa, Tunisia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) sejak tahun 2008, sehingga tarif bea masuk dari Tunisia ke Eropa menjadi 0%. “Selama ini, tarif bea masuk produk Indonesia ke Tunisa masih relatif tinggi, padahal produk-produk Indonesia cukup kompetitif di pasar Tunisia. Rata-rata tarif bea masuk Tunisia sebesar 9,3%, sedangkan Indonesia adalah 5,3%,” imbuhnya.

Diharapkan cakupan pos tarif PTA yang akan dirundingkan tidak perlu terlalu banyak, cukup yang penting bagi Indonesia dan Tunisia, sehingga dampaknya akan lebih cepat terasa saat diimplementasikan.

“Dampak ini akan positif bagi tumbuhnya kepercayaan kedua pelaku usaha sehingga dapat mendorong perdagangan menjadi lebih luas,” ungkap Mendag.

Menurut Mendag, Tunisia juga dapat menjadi hub bagi Indonesia untuk masuk ke pasar sejumlah negara di Afrika dan juga Eropa.

Indonesia Siap Ekspor ke Tunisia
Hal ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengekspor produknya ke Eropa melalui Tunisia, sehingga membuat produk Indonesia menjadi semakin lebih kompetitif. Sementara, Tunisia dapat memanfaatkan potensi Indonesia sebagai pintu gerbang menuju pasar yang lebih luas, khususnya ASEAN.

“Diharapkan perundingan PTA dapat segera diselesaikan tahun ini agar dapat segera dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kedua negara,” jelas Mendag.

Sebelumnya, pada tingkat teknis, kedua negara telah melakukan pertemuan pendahuluan (preliminary meeting) PTA pada 11 April 2018 disela Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. Pertemuan tersebut menyepakati dimulainya proses perundingan PTA pada bulan Juni 2018 di Tunis.

Dukungan Politis Terhadap PTA Indonesia-Tunisia Untuk mematangkan pembahasan, serta sekaligus mencari dukungan bagi penyelesaian PTA dengan cepat, Mendag juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Tunisia Omar Behi, Menteri Industri dan UKM Slim El Feriyani.

Selain itu dilakukan kerjasama pula antara Menteri Luar Negeri Khemaies Jhinaoui serta Menteri Pengembangan, Investasi, dan Kerja Sama Internasional Zied Ladhari. Mendag juga bertemu dengan Presiden Konfederasi Industri, Perdagangan, dan Kerajinan Tangan Tunisia (UTICA) Samir Majoul.

Agar perundingan berjalan lancar dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, Indonesia mengharapkan dukungan semua pihak, dari Pemerintah maupun swasta. “Kerja sama ini akan menjadi langkah penting bagi hubungan Indonesia dan Tunisia,” kata Mendag Enggar.

Dedy Mulyadi