Indonetwork.co.id (Ho Chi Minh City) – Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan, Deny Wachyudi Kurnia, menegaskan Indonesia terus mendorong APEC agar tetap memprioritaskan inklusivitas, termasuk pembangunan UMKM.

Penegasan ini disampaikan pada rangkaian sidang tingkat pejabat senior APEC, beserta sidang komite dan subforum di Ho Chi Minh City, Vietnam, 19-30 Agustus 2017.

“UMKM memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Karena itu, perlu peningkatan kapasitas UMKM agar dapat bersaing secara global. Fokusnya adalah meningkatkan peran UMKM dalam rantai produksi global, termasuk penguatan e-commerce,” kata Deny.

Baca juga: Ciptakan Bibit Pengusaha, Kadin Rancang Kawasan Berkonsep OPOV

Pada Committee on Trade and Investment (CTI), badan yang menangani secara teknis isu-isu perdagangan dan investasi, beberapa agenda penting berhasil dikukuhkan untuk menjadi capaian (deliverables) masa kepemimpinan Vietnam 2017.

Beberapa agenda yang penting dampaknya bagi RI antara lain UMKM dalam rantai perdagangan global, keuangan yang inklusif dan pembiayaan modal bagi UMKM, perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik, peningkatan konektivitas, perdagangan jasa, dan perdagangan digital.

Langkah selanjutnya, menurut Deny, adalah untuk memasukkan hasil-hasil sidang ke dalam deklarasi Menteri dan KTT APEC di Da Nang, Vietnam, bulan November yang akan datang.

APEC menaruh perhatian khusus pada melesatnya pertumbuhan perdagangan digital. Menurut Euromonitor dan World Bank, penjualan global melalui perdagangan elektronik mencapai USD1,32 triliun pada tahun 2017, atau meningkat dari 995 miliar dollar Amerika dari dua tahun sebelumnya.

UMKM Indonesia Harus Bisa Memanfaatkan Sistem Penjualan Secara Digital
“Tingginya pertumbuhan angka penjualan melalui perdagangan elektronik harus dipahami sebagai kesempatan besar bagi UMKM Indonesia untuk memanfaatkan sistem penjualan secara digital,” terang Deny.

Karena itu katanya, UMKM harus bisa meningkatkan daya saing, memahami skema perdagangan elektronik, dan memanfaatkannya dengan lebih baik.

APEC juga memonitor keberhasilan kebijakan anggota dalam meningkatkan konektivitas di Asia Pasifik guna mempermudah proses perdagangan dan investasi. Adapun hambatan telah diidentifikasi dan disiapkan langkah penanganannya, yaitu terkait logistik, infrastruktur, regulasi, jasa, kepabeanan, dan e-commerce.

Untuk di bidang jasa, APEC mendorong penerapan APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR), sektor jasa merupakan elemen penting bagi efisiensi sektor-sektor yang langsung menopang kegiatan perdagangan barang, investasi, dan daya saing ekonomi.

Indonesia juga menekankan pentingnya pembangunan wilayah pedesaan dan pengentasan kemiskinan dalam proses mencapai komitmen APEC, terbukanya perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik atau Bogor Goals. Komitmen ini dihasilkan pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan APEC tahun 1994 di Bogor.

“Komitmen Bogor Goals tidak hanya semata-mata mewujudkan keterbukaan perdagangan dan investasi, tapi juga memperkuat kerjasama pembangunan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Jadi, perlu dipikirkan bagaimana APEC dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Deny.

Dedy Mulyadi