Indonetwork.co.id (Jakarta) – Kementerian Perdagangan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merumuskan, menjalankan kebijakan pemerintah di sektor perdagangan. Hal tersebut dituangkan dalam Rapat Kerja (Raker) Kemendag 2018 yang mengambil tema “Akselerasi Perdagangan di Era Ekonomi Digital.”

Tema tersebut guna menentukan strategi dan melakukan terobosan dalam melaksanakan mandat Presiden serta memenangkan persaingan di era ekonomi digital. Raker berlangsung pada 31 Januari-2 Februari 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta. Raker dibuka pada Rabu (31/1) pagi di Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: 200 Developer Ramaikan Indonesia Properti Expo 2018

Peserta raker berjumlah sekitar 300 orang, terdiri atas Pejabat Eselon I, II, dan III Kementerian Perdagangan, para Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Duta Besar WTO, Atase dan Konsul Perdagangan, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi  Indonesia-KDEI, serta Indonesia Trade Promotion Center-ITPC), para Kepala Dinas  Provinsi  yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia, serta pelaku usaha.

“Kehadiran ekonomi digital sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0  menjadi fokus perhatian dunia karena telah membawa perubahan besar dalam pola perdagangan saat ini. Ekonomi digital juga telah membuka peluang baru dalam bidang perdagangan, serta menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu,” kata Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

Untuk itu tegas Enggar, kebijakan terpadu sangat dibutuhkan agar pengembangan ekonomi digital dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2015, nilai ekonomi digital telah mencapai USD 3,5 triliun atau 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Nilai ini diprediksi meningkat sebesar 11% per tahun dalam lima tahun ke depan.

Untuk meningkatkan kinerja perdagangan nasional, kata Mendag Enggar, Kemendag menyelaraskan tiga mandat Presiden di bidang perdagangan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga mandat tersebut adalah menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, serta membangun dan merevitalisasi pasar rakyat.

Dalam mendukung stabilisasi harga dan pasokan bapok, Kemendag meyakini basis data secara daring dan real-time merupakan  kunci  perumusan kebijakan  stabilisasi harga  yang efektif.  “Kemendag terus menyempurnakan aplikasi daring perdagangan yaitu Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) di bidang perdagangan dalam negeri, dan Sistem Pasar Lelang Komoditas Gula Kristal Rafinasi,” kata Mendag Enggar.

SP2KP merupakan sistem pemantauan harga bapok yang memonitor pergerakan harga secara terus menerus dan real- time di 34 propinsi di Indonesia. SP2KP berisi informasi rata-rata harga 19 kebutuhan pokok dan 9 barang penting di 34 ibukota propinsi.

Sementara itu, untuk mendukung pemasaran produk dalam negeri di pasar global, Kemendag berupaya memfasilitasi pemasaran produk-produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui laman pemasaran daring (marketplace) tingkat global dan nasional. Kehadiran laman pemasaran daring ini diharapkan dapat menjadi ruang pamer virtual produk- produk dalam negeri untuk menembus pasar global.

Kita juga harus terus aktif melanjutkan kampanye positif atas produk-produk Indonesia, termasuk di dunia maya untuk membangun citra positif produk Indonesia,” kata Mendag Enggar.

Kemendag   menargetkan   pada   tahun   2018,   pembangunan   dan   revitalisasi   pasar   dapat   ditingkatkan   melalui pemanfaatan teknologi digital. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas manajemen pengelolaan  pasar  rakyat  melalui  pemanfaatan  teknologi  digital.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mengelola  data pedagang, harga dan stok, hingga pertukaran informasi antar-pasar rakyat.

Dedy Mulyadi