Indonetwork.co.id (Jakarta) – Menurut pelaku bisnis, finance technologi (fintech) disinyalir tidak  akan mengambil alih fungsi perbankan.

Pasalnya, bentuk pembiayaan berbasis online atau peer-to-peer lending (p2p lending) justru hadir sebagai sarana penghubung bagi kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses permodalan.

“Bagi kami, p2p menjawab kebutuhan pelaku usaha akan modal usaha. Terutama bagi mereka yang tidak terlayani institusi keuangan karena tidak memiliki agunan, laporan keuangan, izin dan berstatus hukum,” terang CEO Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan.

Baca juga: Gandeng KoinWorks, Indonetwork Gelar Diskusi Dan Pembiayaan Usaha

Menurut Ivan, kehadiran penyedia jasa pembiayaan online memiliki peluang, karena banyak usaha yang secara cashflow bagus tetapi tidak memiliki syarat-syarat itu.

Nyatanya kata Ivan, meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru meregulasi p2p lending tahun lalu. Pertumbuhan penyaluran dana melalui p2p di Indonesia mencapai Rp1,6 triliun hingga kuartal-III tahun ini, naik lebih dari 600 persen. “Jumlah ini sangat kecil dibandingkan penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp 4.000 triliun,” tegasnya.

“P2p tidak mengambil alih fungsi perbankan. Fungsinya hanya sebagai menjembatani. Pemain sektor teknologi keuangan ini justru kedepannya akan lebih mengarah ke kolaborasi dengan perbankan bukan berkompetisi,” ujar Ivan.

Fintech punya inovasi teknologi, fleksibilitas dan user experience yang mudah. Sedangkan perbankan punya jaringan, dana dan pengalaman yang besarnya tidak bisa disediakan fintech saat ini,” kata Ivan.

Kehadiran P2p Membantu Program Inklusi Keuangan Pemerintah
Ivan mengatakan, kehadiran p2p lending akan membantu program inklusi keuangan pemerintah. Pembiayaan jenis ini memiliki fleksibilitas dalam persyaratan dan inovasi yang tidak dimiliki perbankan konvensional.

“P2p mempunyai makna besar bagi inklusi keuangan, karena memberikan akses ke pelaku usaha yang tadinya tidak punya akses. Anda sebagai investor jadi punya alternatif investasi yang mudah, aman dan menguntungkan. Dengan uang Rp100.000, Anda bisa menjadi investor crowdfunding,” jelasnya.

Menurut data OJK, terdapat 49 juta UKM di Indonesia yang belum bankable dan membutuhkan akses terhadap pinjaman. Terdapat pula kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp1.000 triliun setiap tahun.

Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp1.700 triliun tiap tahunnya.

Dengan demikian kata Ivan, p2p lending akan tumbuh ditopang oleh banyaknya pelaku usaha yang belum mendapatkan akses permodalan. Artinya, konsep sharing economy ini akan mudah diterima masyarakat.

Akseleran adalah startup investasi yang menyediakan layanan equity crowdfunding serta peer to peer lending. Didirikan Oktober lalu, Akseleran telah menyalurkan Rp6 miliar dan memiliki 3.000 lender dan 15 borrower. Sejak saat itu, Akseleran juga sudah terdaftar di OJK.

Dedy Mulyadi