Indonetwork.co.id (Jakarta) – Guna memacu pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) nasional menjadi lebih produktif dan berdaya saing global. Kementerian Perindustrian menggandeng para pemangku kepentingan untuk bersinergi.
Salah satu upaya yang dikerjakan bersama adalah terkait dengan akses kemudahan pembiayaan kepada IKM seperti kredit usaha rakyat (KUR).
Baca juga: TEI 2017 Siap Dongkrak Petumbuhan Industri Indonesia
“Kami mendorong penyaluran KUR lebih banyak kepada sektor produksi, termasuk IKM. Meski evaluasinya tidak semudah di industri jasa. Tetapi, IKM merupakan sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar,†kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, usai membuka Sarasehan Sinergi Pengembangan Pembinaan IKM di Jakarta, Senin (28/8).
Airlangga mengungkapkan, idealnya target peruntukan KUR pada sektor usaha produktif sebesar 30-40%. Hingga Juli 2017, penyaluran untuk sektor industri pengolahan termasuk IKM sebesar Rp3,3 triliun atau 6%. Capaian tersebut perlu diapresiasi dan terus ditingkatkan.
Menurut Airlangga, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap IKM, antara lain melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pemodalan Nasional Madani (PNM).
“Ada beberapa permodalan lain yang bisa dibantu. Bahkan, kami juga mendorong agar IKM memanfaatkan e-commerce, karena seperti Jepang, China, dan Singapura sudah banyak mendukung pengembangan e-commerce di Indonesia,†lanjutnya.
IKM Tulang Punggung Perekonomian
Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan, IKM saat ini berperan sebagai salah satu sektor usaha yang jadi tulang punggung perekonomian khususnya di negara berkembang.
Berdasarkan data BPS yang diolah Ditjen IKM, jumlahnya mencapai 4,4 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 10,1 juta orang pada tahun 2016.
Selain itu, IKM juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,27%. “Dengan kinerja tersebut, IKM memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan berkontribusi pada pengembangan sektor swasta yang dinamis,†jelasnya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kemenperin menargetkan penciptaan sebanyak 20 ribu wirausaha baru. “Untuk mencapainya, kami telah melaksanakan program pemberian fasilitas melalui pengembangan produk IKM, restrukturisasi mesin dan peralatan serta promosi dan pameran,†sebut Gati.
Kemenperin juga melakukan penguatan kelembagaan melalui pengembangan sentra IKM serta peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis (UPT). “Alokasi dana dekonsentrasi pada tahun 2018 diarahkan untuk mendukung penciptaan wirausaha baru,†lanjutnya.
Dedy Mulyadi
